Banda Aceh - Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nus) Wilayah Aceh menyoroti revisi Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ...
"Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam rancangan KUHAP tersebut, salah satunya menyangkut asas Dominus Litis memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum untuk menentukan jalannya suatu perkara pidana," Kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Wilayah Aceh, Muhammad Khali, (09/02/2025).
la menambahkan, hal tersebut Memperluas kewenangan dominus litis atau pengendali perkara, berpotensi mengganggu prinsip checks and balances.
"Jika asas tersebut diterapkan, kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum terutama adanya persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap orang," terangnya.
Menurutnya ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian dalam rancangan KUHP yang baru.
Pertama, memastikan asas pradilan yang
sederhana cepat dan berbiaya muara.
Kedua, memanfaatkan teknologi dalam proses hukum dan ketiga, merekontruksi ulang pihak-pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum pidana," ucapnya.
"Asas dominus litis atau pengendali perkara bagi kejaksaan perlu dibahas lebih hati-hati dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) maupun Undang-Undang Kejaksaan," Ujarnya.
Diketahui, Dengan asas tersebut, kejaksaan memiliki kewenangan menentukan jalannya perkara, termasuk menentukan tuduhan, menentukan pembuktian, dan argumen hukum.
"di dalam sebuah peradilan pidana itu ada sistem yang terdiri dari sub sistem. Sub sistem kepolisian yaitu penyidikan, (sub sistem) kejaksaan penuntutan, dan (sub sistem) pengadilan yaitu hakim memutuskan perkara dan lembaga eksekutor," jelasnya.
Semua lembaga tersebut harus bersinergi. Sistem harus ditopang oleh sub sistem yang sederajat karena jika ada dominasi kewenangan, maka potensi penyalahgunaan wewenang cukup besar terjadi. "Maka itu, kami Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Wilayah Aceh menolak revisi Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut" Tutupnya.
